Gelombang aksi demonstrasi yang berlangsung di berbagai daerah Indonesia ternyata tak hanya menghadirkan dinamika di jalanan, tetapi juga di ranah digital. SAFEnet (Southeast Asia Freedom of Expression Network) mengungkap sederet dugaan praktik represi digital yang dialami masyarakat, khususnya para demonstran, selama aksi berlangsung. Fakta-fakta ini menimbulkan kekhawatiran besar tentang kebebasan berekspresi dan hak digital warga negara.
Menurut laporan SAFEnet, sejumlah kasus pemblokiran akses internet, gangguan koneksi, hingga serangan digital terhadap aktivis dan jurnalis mulai bermunculan ketika massa turun ke jalan. Fenomena ini bukan pertama kalinya terjadi, namun pola yang berulang membuat isu ini semakin disorot publik. Beberapa wilayah disebut mengalami internet throttling, yaitu perlambatan akses jaringan yang membuat komunikasi daring menjadi terhambat.
Bukan hanya masalah teknis jaringan, SAFEnet juga menyoroti adanya intimidasi digital terhadap para pengguna media sosial yang berani bersuara terkait aksi. Beberapa akun dilaporkan diretas, sementara unggahan kritis terhadap kebijakan pemerintah diduga sengaja dibatasi jangkauannya. Praktik-praktik ini menimbulkan pertanyaan besar tentang transparansi serta etika penggunaan teknologi dalam konteks demokrasi.
Selain itu, SAFEnet menemukan adanya indikasi peretasan terhadap perangkat komunikasi milik aktivis. Beberapa di antaranya melaporkan perangkat mereka menerima notifikasi aneh, aplikasi berjalan sendiri, bahkan ada percobaan masuk ke akun pribadi yang sangat mencurigakan. Kondisi ini memperkuat dugaan bahwa represi digital tidak hanya sebatas membatasi akses, tetapi juga mengarah pada pelanggaran privasi yang serius.
Isu represi digital ini mendapat perhatian luas, terlebih di era ketika media sosial menjadi kanal utama bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat. Bagi sebagian besar peserta aksi, hambatan digital terasa sama menyulitkannya dengan barikade di jalanan. Mereka menganggap hal ini sebagai bentuk penghalangan terhadap hak konstitusional warga negara.
SAFEnet mendesak pemerintah untuk memberikan penjelasan terbuka terkait dugaan gangguan digital yang terjadi selama aksi. Organisasi ini menekankan pentingnya kebebasan berekspresi di ruang digital sebagai bagian tak terpisahkan dari demokrasi. Jika dibiarkan, praktik represi digital dikhawatirkan akan menciptakan preseden buruk bagi masa depan kebebasan sipil di Indonesia.
Pengamat kebebasan digital menilai bahwa tindakan ini bisa mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Masyarakat kini semakin waspada bahwa ruang digital yang semestinya bebas dan aman justru bisa menjadi arena pembatasan baru. Dalam konteks global, sorotan terhadap isu ini berpotensi memengaruhi citra Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara.
Fenomena represi digital yang diungkap SAFEnet ini menjadi alarm penting bahwa kebebasan berpendapat di dunia maya tidak boleh diremehkan. Apalagi, dalam situasi krisis politik atau gelombang demonstrasi, ruang digital kerap menjadi satu-satunya saluran informasi alternatif yang dapat diandalkan masyarakat. Oleh sebab itu, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak digital harus menjadi prioritas agar demokrasi Indonesia tidak hanya bertahan di dunia nyata, tetapi juga di ruang maya.