Empat perusahaan transportasi online besar di Indonesia akhirnya angkat suara terkait pernyataan yang disampaikan oleh organisasi pengemudi, Garda Indonesia. Sebelumnya, Garda mengklaim bahwa para pengemudi ojek online yang dikategorikan sebagai "mitra buram" telah menemui Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menyampaikan keluhan mereka. Namun, klaim tersebut langsung dibantah secara tegas oleh pihak perusahaan.
Dalam keterangan resmi, Grab, Gojek, Maxim, dan InDriver menegaskan bahwa isu yang dilemparkan Garda Indonesia tidak sesuai fakta di lapangan. Menurut keempat perusahaan tersebut, mereka sama sekali tidak pernah menerima laporan ataupun temuan yang menyatakan adanya pengemudi dengan status "mitra buram" yang dipertemukan langsung dengan Wapres Gibran. Mereka bahkan menyebut klaim tersebut menyesatkan publik dan merugikan nama baik perusahaan.
Pihak Grab dan Gojek secara khusus menekankan bahwa mereka memiliki sistem rekrutmen, verifikasi identitas, serta mekanisme pemantauan yang ketat demi mencegah praktik pemalsuan identitas maupun penggunaan akun yang tidak resmi. Hal serupa juga diungkapkan Maxim dan InDriver yang menyatakan selalu memperbarui regulasi internal agar sesuai dengan peraturan pemerintah, termasuk dalam hal perlindungan konsumen dan kesejahteraan mitra.
Selain membantah klaim Garda, keempat perusahaan tersebut juga menyampaikan bahwa mereka terus berupaya meningkatkan kesejahteraan para mitra driver melalui sejumlah program, seperti bantuan insentif, asuransi, hingga pelatihan keterampilan. Hal ini dilakukan agar mitra tetap terlindungi sekaligus mampu meningkatkan penghasilan di tengah persaingan yang kian ketat.
Di sisi lain, kehadiran Garda Indonesia memang kerap menuai pro dan kontra. Sebagai organisasi pengemudi, Garda mengklaim mewakili suara mitra yang merasa tidak puas dengan kebijakan perusahaan. Namun, menurut perusahaan ojol, pernyataan Garda tidak bisa serta merta dianggap mewakili mayoritas mitra karena banyak driver justru menilai sistem yang ada sudah berjalan sesuai aturan.
Isu ini menjadi semakin menarik karena dikaitkan langsung dengan Wakil Presiden Gibran. Namun, hingga saat ini pihak Istana belum memberikan tanggapan resmi mengenai klaim pertemuan dengan kelompok yang disebut sebagai "mitra buram". Publik pun menunggu klarifikasi lebih lanjut agar polemik ini tidak semakin melebar.
Dengan adanya bantahan dari empat perusahaan ojol terbesar di Indonesia, isu mengenai "mitra buram" masih menyisakan tanda tanya besar. Benarkah ada kelompok pengemudi yang diperlakukan tidak adil, ataukah ini hanya sekadar manuver politik organisasi untuk mendapatkan perhatian pemerintah? Yang jelas, para mitra driver berharap agar polemik ini tidak mengganggu keseharian mereka dalam mencari nafkah di jalanan.