Skandal besar kembali mengguncang sektor pangan nasional. Kali ini, sorotan tertuju pada dugaan praktik pengoplosan beras di tengah masyarakat yang menyebabkan kerugian fantastis mencapai Rp 100 triliun. Temuan ini memantik kemarahan publik dan memunculkan tuntutan agar pemerintah segera memberikan penjelasan terbuka mengenai kasus ini.
Masyarakat Konsumen Indonesia (MKI), sebagai wadah suara konsumen di tanah air, mendesak agar pemerintah tidak tinggal diam. Ketua Harian MKI, Tulus Abadi, mengungkapkan bahwa praktik curang semacam ini telah berlangsung secara sistematis dan merugikan berbagai pihak, terutama konsumen menengah ke bawah.
"Kerugian negara dan masyarakat mencapai Rp 100 triliun bukanlah angka kecil. Ini harus ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah, terutama Kementerian Perdagangan dan Badan Pangan Nasional. Mereka harus mengusut tuntas dan mempublikasikan hasil investigasinya," ujar Tulus dalam pernyataannya.
Ia menjelaskan, praktik pengoplosan beras umumnya dilakukan dengan mencampurkan beras kualitas rendah ke dalam kemasan berlabel premium. Hal ini tidak hanya merugikan konsumen dari sisi harga, tetapi juga dari segi kualitas dan kandungan gizi. Ironisnya, sebagian besar dari masyarakat tidak menyadari bahwa beras yang mereka konsumsi sehari-hari adalah hasil oplosan.
Kecurigaan semakin meningkat ketika ditemukan perbedaan harga signifikan antara beras premium dan beras medium yang tidak diimbangi dengan perbedaan kualitas yang kentara. Banyak konsumen merasa tertipu setelah mengetahui bahwa beras mahal yang mereka beli ternyata tak lebih baik dari beras biasa.
Lebih lanjut, MKI menyoroti lemahnya pengawasan distribusi dan rantai pasok pangan di Indonesia. Menurut Tulus, perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi beras, serta penguatan regulasi dan penegakan hukum bagi para pelaku kecurangan.
"Pemerintah harus segera mereformasi tata kelola pangan nasional agar praktik kecurangan seperti ini tidak terus terulang. Konsumen punya hak untuk mendapatkan produk yang layak dan sesuai dengan label yang tertera," tegas Tulus.
Tuntutan transparansi dari masyarakat pun terus menguat. Banyak pihak mendorong agar investigasi terhadap kasus ini melibatkan lembaga independen, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), demi menjamin keadilan dan akuntabilitas.
Skandal ini membuka mata publik akan pentingnya pengawasan ketat di sektor pangan, sekaligus menjadi momentum untuk memperbaiki sistem yang selama ini dinilai rentan terhadap penyimpangan. Jika tidak segera ditangani, bukan hanya ekonomi yang terganggu, tapi juga kepercayaan rakyat terhadap pemerintah bisa ikut runtuh.