Kuwait – Pemerintah Kuwait memutuskan untuk menerapkan sistem undian atau lotre sebagai metode pendaftaran resmi ibadah haji tahun ini. Langkah ini diambil sebagai solusi atas tingginya permintaan dan terbatasnya kuota yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi untuk setiap negara. Sistem ini menjadi sorotan dan perbincangan hangat di kalangan masyarakat serta dunia internasional.
Kementerian Awqaf dan Urusan Islam Kuwait mengumumkan bahwa proses pendaftaran haji tidak lagi mengikuti sistem pendaftaran biasa yang berdasarkan urutan waktu, melainkan dengan menggunakan sistem lotre. Artinya, siapa pun yang ingin menunaikan ibadah haji harus mendaftarkan diri terlebih dahulu, dan kemudian akan diundi secara acak untuk menentukan siapa yang berhak berangkat.
Kebijakan ini diberlakukan karena jumlah warga Kuwait yang ingin menunaikan ibadah haji melebihi kuota yang diberikan oleh otoritas Arab Saudi. Seperti diketahui, kuota haji global sangat terbatas dan ditentukan berdasarkan jumlah penduduk masing-masing negara. Dalam konteks ini, Kuwait tidak memiliki kuota besar, sementara antusiasme masyarakatnya untuk berangkat haji terus meningkat setiap tahun.
Dalam pengumuman resminya, pihak kementerian menjelaskan bahwa sistem undian ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh calon jamaah. Proses pengundian dilakukan secara transparan dan diawasi langsung oleh pihak-pihak yang berwenang agar tidak terjadi kecurangan atau manipulasi.
Reaksi masyarakat pun beragam. Ada yang menyambut baik karena menganggap sistem ini lebih adil dan tidak mengutamakan siapa yang lebih cepat mendaftar. Namun tak sedikit pula yang kecewa karena merasa peluang untuk bisa berangkat haji kini bergantung pada keberuntungan, bukan usaha.
"Saya sudah menabung bertahun-tahun untuk berangkat haji. Sekarang malah harus bergantung pada undian, rasanya kurang adil," ujar seorang warga Kuwait yang enggan disebutkan namanya.
Namun demikian, pemerintah tetap optimistis bahwa sistem ini akan memberikan solusi jangka panjang yang lebih efisien. Selain itu, penerapan sistem digital dalam pendaftaran dan pengundian juga dianggap sebagai bagian dari modernisasi birokrasi keagamaan yang lebih praktis dan bebas dari praktik-praktik kecurangan.
Di sisi lain, beberapa negara di Timur Tengah mulai mempertimbangkan sistem serupa, terutama yang memiliki populasi Muslim besar dan kuota haji yang terbatas. Pemerintah Kuwait berharap sistem ini dapat menjadi contoh praktik baik dalam pengelolaan calon jamaah haji di masa mendatang.
Langkah ini menjadi bukti bahwa pengelolaan ibadah haji kini tidak hanya soal keimanan dan kesiapan finansial, tetapi juga menyangkut pengelolaan sistemik yang adil dan berkelanjutan.