Di saat ribuan masyarakat Indonesia bersusah payah menembus kemacetan arus mudik Lebaran, sebuah kabar mengejutkan datang dari Bupati Indramayu, Lucky Hakim. Alih-alih turun langsung memantau kondisi wilayahnya atau memastikan pelayanan publik berjalan optimal selama masa libur panjang ini, Lucky justru diketahui tengah menikmati liburan ke luar negeri—tepatnya ke Jepang.
Foto-foto keberadaan Lucky di Negeri Sakura mulai tersebar luas di media sosial sejak beberapa hari lalu. Dalam sejumlah unggahan, ia terlihat tengah mengunjungi destinasi wisata populer di Jepang, lengkap dengan latar suasana musim semi yang indah. Namun, keindahan foto-foto tersebut justru memantik reaksi keras dari publik.
Yang membuat situasi ini makin panas adalah kabar bahwa keberangkatan Lucky ke luar negeri diduga dilakukan tanpa izin resmi dari pemerintah provinsi maupun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Padahal, sebelumnya telah ada arahan tegas dari pemerintah pusat yang meminta seluruh kepala daerah untuk tetap siaga di wilayah masing-masing selama masa libur Lebaran. Arahan tersebut tak lain ditujukan agar para pemimpin daerah bisa memastikan kelancaran arus mudik dan menjaga pelayanan publik tetap optimal.
Salah satu yang turut angkat suara adalah Dedi Mulyadi, tokoh publik sekaligus pejabat yang dikenal vokal dalam urusan pemerintahan daerah. Melalui akun media sosialnya, Dedi mengungkapkan kekesalannya karena pesan WhatsApp yang ia kirim kepada Lucky tidak pernah dibalas. Ia juga menyinggung bahwa momen Lebaran seharusnya menjadi waktu di mana kepala daerah memperkuat komunikasi dan koordinasi, bukan malah pergi berlibur ke luar negeri.
“Sudah saya WA tapi nggak ada respons. Padahal kita lagi ramai-ramainya ngurus mudik,” ucap Dedi dalam unggahan videonya.
Respons netizen pun tidak kalah keras. Banyak yang menyayangkan sikap seorang pemimpin daerah yang dianggap abai terhadap tanggung jawabnya, apalagi di tengah situasi di mana kehadirannya justru sangat dibutuhkan. Ada pula yang menyindir bahwa sang bupati lebih memilih ‘mudik’ ke luar negeri ketimbang membantu rakyatnya menghadapi kemacetan dan lonjakan aktivitas menjelang Hari Raya Idulfitri.
Tak sedikit pula yang mempertanyakan etika seorang pejabat publik yang memamerkan liburan di saat rakyatnya sedang berjibaku di jalanan atau terjebak antrean panjang di terminal dan stasiun. Meskipun belum ada pernyataan resmi dari Lucky Hakim mengenai kepergiannya ke Jepang, tekanan agar ia memberi klarifikasi terus meningkat.
Kemendagri sendiri memiliki aturan ketat terkait izin perjalanan ke luar negeri bagi pejabat daerah, terlebih di masa-masa genting seperti Lebaran. Jika terbukti melanggar, sanksi administratif bisa dijatuhkan, mulai dari teguran keras hingga proses hukum jika terdapat pelanggaran yang lebih berat.
Kejadian ini kembali membuka diskusi lama soal profesionalisme dan etika pejabat publik. Di tengah kemudahan akses informasi dan pengawasan masyarakat yang makin kuat, setiap langkah pejabat publik kini berada dalam sorotan. Masyarakat berharap pemimpin daerah mampu menjadi teladan, bukan malah menambah daftar panjang pejabat yang dinilai tak sensitif terhadap kondisi rakyat.
Lebaran seharusnya menjadi momen mempererat hubungan antara pemimpin dan masyarakatnya. Bukan sebaliknya—menjadi waktu untuk ‘kabur’ dari tanggung jawab. Kasus ini bukan sekadar soal pergi liburan, tapi tentang kepercayaan publik yang perlahan bisa terkikis jika para pemimpin tidak mampu menjaga integritas dan komitmen mereka di mata rakyat.