Pemerintah Indonesia kembali melakukan penyesuaian besar-besaran terhadap anggaran subsidi energi untuk tahun 2025. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang diajukan, total alokasi subsidi energi mengalami pemangkasan signifikan menjadi Rp288 triliun, jauh lebih rendah dibandingkan outlook tahun 2024 yang mencapai Rp339,6 triliun.
Salah satu dampak paling nyata dari kebijakan pemotongan ini terlihat pada subsidi LPG tabung 3 kg yang sangat populer di kalangan masyarakat kecil. Dalam paparan pemerintah, subsidi untuk LPG 3 kg hanya dialokasikan sebesar Rp51,4 triliun untuk tahun 2025. Angka ini menandai penurunan drastis dibandingkan estimasi subsidi LPG tahun 2024 yang berada di kisaran Rp76,9 triliun.
Penurunan alokasi ini tak terlepas dari upaya pemerintah melakukan transformasi penyaluran subsidi menjadi lebih tepat sasaran. Pemerintah berencana menerapkan skema subsidi berbasis orang, bukan lagi barang, di mana hanya masyarakat yang terverifikasi masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan sistem identitas digital seperti KTP elektronik yang akan mendapatkan akses terhadap harga subsidi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa langkah ini merupakan bagian dari reformasi besar dalam pengelolaan subsidi yang selama ini sering tidak efektif. "Kami ingin mendorong efisiensi dan menjamin hanya masyarakat berhak yang menerima manfaat subsidi. Ini penting agar anggaran negara digunakan dengan optimal," jelasnya dalam rapat dengan DPR.
Selain LPG, komponen subsidi lain yang juga mengalami penyesuaian adalah subsidi BBM dan listrik. Untuk BBM dan LPG 3 kg secara keseluruhan, alokasi anggaran 2025 dipangkas menjadi Rp113,3 triliun dari sebelumnya Rp159,7 triliun. Sementara subsidi listrik direncanakan sebesar Rp74,2 triliun, juga turun dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp77,8 triliun.
Penurunan subsidi ini memunculkan kekhawatiran di masyarakat akan potensi kenaikan harga LPG 3 kg di pasaran. Selama ini, LPG 3 kg menjadi penyokong utama kebutuhan energi rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah. Beberapa pengamat ekonomi memperingatkan bahwa bila penyesuaian skema subsidi tidak dijalankan dengan tepat, bisa memicu kelangkaan pasokan serta inflasi harga energi rumah tangga.
Namun demikian, pemerintah berjanji akan mengawal proses distribusi dan implementasi sistem subsidi tertarget secara ketat agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Pemerintah juga akan menggencarkan sosialisasi mengenai penggunaan aplikasi dan sistem verifikasi untuk memperoleh subsidi, agar transisi ini bisa berjalan mulus.