Jakarta - Harapan besar menyelimuti masa depan Indonesia menjelang tahun 2045, yang bertepatan dengan satu abad kemerdekaan bangsa. Pemerintah menargetkan agar Indonesia mampu keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah dan resmi menyandang status negara berpenghasilan tinggi. Namun, perjalanan menuju status tersebut tak semudah membalikkan telapak tangan. Sejumlah syarat dan strategi harus dipenuhi secara konsisten dan menyeluruh.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menyatakan bahwa Indonesia tengah berada dalam jalur yang tepat untuk mencapai cita-cita tersebut. Ia menyoroti pentingnya menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di kisaran 6-7 persen per tahun. Menurutnya, laju pertumbuhan ini sangat krusial untuk membawa pendapatan per kapita Indonesia melampaui ambang batas negara berpendapatan tinggi versi Bank Dunia.
"Kita harus menjaga momentum ini. Tahun 2023 saja, pertumbuhan ekonomi kita mencapai 5,05%. Ini indikasi kuat bahwa kita berada di lintasan yang benar, meski masih banyak pekerjaan rumah," ujar Febrio dalam sebuah forum kebijakan fiskal yang digelar baru-baru ini.
Bank Dunia menetapkan ambang batas pendapatan per kapita negara berpenghasilan tinggi pada angka sekitar US$13.846. Saat ini, Indonesia masih berada pada kisaran US$4.580 per kapita, artinya masih ada gap yang cukup lebar untuk dilampaui dalam dua dekade ke depan. Meski begitu, dengan reformasi struktural yang konsisten dan fokus pada peningkatan produktivitas, harapan tersebut bukan sesuatu yang mustahil.
Salah satu elemen penting dalam transformasi ekonomi ini adalah pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Pemerintah telah menaruh perhatian besar pada sektor pendidikan dan kesehatan, dua pilar utama dalam mencetak generasi emas Indonesia 2045. Selain itu, investasi dalam infrastruktur digital juga menjadi agenda prioritas guna mendukung akselerasi ekonomi berbasis teknologi.
"Kita tidak hanya bicara soal pertumbuhan angka, tapi juga kualitas pertumbuhan. Itu sebabnya, pengembangan SDM dan digitalisasi ekonomi tidak bisa ditawar," lanjut Febrio.
Lebih jauh, reformasi perpajakan juga dinilai menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan fiskal. Peningkatan rasio pajak terhadap PDB diperlukan untuk memperluas ruang fiskal yang memungkinkan pembiayaan pembangunan tanpa membebani defisit anggaran secara berlebihan. Pemerintah menargetkan rasio pajak bisa meningkat secara bertahap hingga mendekati rata-rata negara-negara OECD.
Sektor industri dan hilirisasi juga menjadi andalan baru dalam mempercepat transformasi ekonomi. Dengan memaksimalkan potensi sumber daya alam melalui hilirisasi, Indonesia bisa meningkatkan nilai tambah dan mendorong ekspor barang jadi yang lebih kompetitif.
"Selama ini kita terlalu lama bergantung pada ekspor bahan mentah. Sekarang waktunya kita naik kelas," tegas Febrio.
Dengan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, Indonesia diyakini bisa menggapai impiannya menjadi negara maju dan makmur di tahun 2045. Perjalanan panjang ini membutuhkan kerja keras dan tekad bersama yang tidak boleh luntur oleh tantangan apa pun.
"Indonesia Emas 2045 bukan sekadar mimpi, tapi target yang harus diwujudkan dengan kerja nyata dan komitmen semua pihak," pungkas Febrio.