Jakarta — Pemerintah Indonesia bersiap menggelar pertemuan penting bersama para pelaku usaha nasional pada Senin, 7 April 2025, menyusul keputusan mengejutkan dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menetapkan tarif impor baru terhadap produk dari Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara. Langkah ini dinilai berpotensi mengguncang stabilitas perdagangan dan memukul kinerja ekspor tanah air yang selama ini cukup bergantung pada pasar AS.
Dalam konferensi pers yang digelar akhir pekan ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengonfirmasi bahwa pemerintah tidak tinggal diam atas ancaman kebijakan tarif tersebut. Menurutnya, dialog terbuka dengan para pengusaha menjadi kunci utama untuk memetakan dampak dan menyusun strategi respons yang tepat sasaran.
Trump Resmi Berlakukan Tarif 32%: Apa Dampaknya untuk Indonesia?
Tarif baru yang dikenakan oleh pemerintahan Trump dipatok sebesar 32% dan akan mulai diberlakukan pada 9 April 2025 mendatang. Produk-produk unggulan ekspor Indonesia yang kemungkinan besar terkena imbas meliputi sektor elektronik, tekstil dan garmen, alas kaki, hasil laut seperti udang, serta komoditas utama seperti minyak sawit dan karet.
Langkah Trump ini dianggap sebagai bentuk proteksionisme baru dari Negeri Paman Sam, yang kali ini menargetkan surplus dagang negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia yang mencatatkan surplus sekitar US$ 16,8 miliar pada tahun 2024. AS sendiri merupakan pasar ekspor terbesar ketiga bagi Indonesia, dengan nilai ekspor mencapai lebih dari US$ 26 miliar dalam setahun.
Tidak Akan Balas, Pemerintah Pilih Jalan Diplomasi
Meski kebijakan tersebut dinilai merugikan, pemerintah Indonesia menyatakan tidak akan mengambil langkah balasan seperti menaikkan tarif terhadap produk asal AS. Airlangga menekankan pentingnya menjaga hubungan bilateral jangka panjang yang sehat.
“Kita tidak ingin mengambil jalan konfrontatif. Yang kita utamakan adalah mencari jalan tengah yang bisa menguntungkan kedua belah pihak,” ujar Airlangga dalam keterangannya.
Pemerintah, menurutnya, lebih memilih menempuh jalur diplomasi dan perundingan sebagai strategi utama. Hal ini dilakukan demi memastikan kelangsungan perdagangan dan investasi asing, serta menjaga kestabilan perekonomian nasional yang tengah dalam fase pemulihan pasca-pandemi.
Pertemuan Besar Digelar: Pengusaha Dilibatkan Susun Strategi
Pertemuan antara pemerintah dan dunia usaha yang akan digelar besok akan menjadi forum strategis untuk menjaring masukan langsung dari para pelaku industri. Pemerintah ingin memahami secara detail sektor mana saja yang akan terdampak secara signifikan dan seperti apa kebutuhan dunia usaha dalam menghadapi tekanan dari tarif baru ini.
Beberapa sektor yang diperkirakan masuk dalam daftar perhatian utama antara lain tekstil, sepatu, dan produk hasil laut, yang selama ini mengandalkan pasar Amerika Serikat sebagai tujuan ekspor utama.
Tidak hanya mendengarkan keluhan, pemerintah juga disebut tengah menyiapkan sejumlah skenario dukungan, termasuk insentif fiskal dan relaksasi kebijakan untuk membantu sektor-sektor terdampak agar tetap bertahan dan mampu melakukan diversifikasi pasar.
Negosiasi Tingkat Tinggi: Delegasi Siap Terbang ke Washington
Sejalan dengan pendekatan diplomatik yang diambil, pemerintah juga tengah menyiapkan misi dagang ke Washington. Delegasi tingkat tinggi dijadwalkan akan berangkat dalam waktu dekat guna membuka ruang dialog langsung dengan pemerintah AS.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya negosiasi penurunan tarif atau setidaknya relaksasi terhadap produk-produk tertentu. Pemerintah berharap dapat membangun kesepahaman baru melalui jalur kerja sama bilateral atau bahkan perjanjian perdagangan bebas (FTA) antara kedua negara.
“Ini bukan soal menyerah atau pasif. Kita sedang menempuh jalur yang menurut kita lebih cerdas dan strategis. Kita akan sampaikan posisi Indonesia dengan jelas, dan negosiasi tetap menjadi pilihan utama,” kata Airlangga.
Diversifikasi Pasar Jadi Solusi Jangka Menengah
Selain negosiasi langsung dengan AS, pemerintah juga mulai mempercepat langkah diversifikasi pasar ekspor. Negara-negara Eropa disebut sebagai target utama pengganti untuk memperluas jaringan perdagangan.
Langkah ini dianggap penting agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada satu atau dua negara tujuan ekspor saja. Pemerintah menilai saatnya industri nasional mulai membidik pasar non-tradisional yang selama ini belum tergarap maksimal.
“Diversifikasi adalah kunci agar kita tidak mudah goyah ketika ada kebijakan sepihak seperti ini. Kita ingin ekonomi Indonesia tahan banting dalam jangka panjang,” tambah Airlangga.
Kesimpulan: Menyatukan Kekuatan Hadapi Guncangan Global
Guncangan dari kebijakan tarif AS memang bukan hal kecil. Namun, langkah cepat pemerintah Indonesia dalam meresponsnya menunjukkan keseriusan untuk melindungi kepentingan nasional. Pendekatan kolaboratif, keterbukaan terhadap dunia usaha, serta keberanian untuk berdiplomasi di tingkat global menjadi sinyal positif bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam.
Dengan koordinasi yang kuat antara pemerintah dan sektor swasta, serta fokus pada ekspansi pasar dan efisiensi industri, Indonesia berpeluang tidak hanya bertahan—tetapi juga bangkit lebih kuat menghadapi tantangan geopolitik dan proteksionisme global.