Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan besarnya kebutuhan dana untuk mendukung pembangunan infrastruktur nasional hingga tahun 2025. Dalam pernyataannya, Sri Mulyani menyebut angka yang sangat besar, yaitu mencapai Rp 10.151 triliun. Jumlah ini mencerminkan ambisi besar pemerintah dalam memperkuat sektor infrastruktur guna mendongkrak perekonomian nasional dan meningkatkan konektivitas di seluruh pelosok Tanah Air.
Namun, Sri Mulyani menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan mampu menanggung seluruh kebutuhan pendanaan tersebut. Berdasarkan perhitungannya, hanya sekitar 30 persen dari total kebutuhan dana infrastruktur yang dapat disokong oleh APBN. Ini berarti pemerintah harus mengandalkan berbagai skema pendanaan lain untuk menutupi kekurangannya.
"APBN kita hanya bisa menyediakan sekitar Rp 3.400 triliun. Selebihnya, kita memerlukan dukungan pembiayaan kreatif dari sektor swasta, BUMN, maupun skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU)," ujar Sri Mulyani dalam sebuah forum diskusi yang membahas strategi pembiayaan infrastruktur nasional.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor guna mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan. Menurutnya, pembangunan ini tidak hanya terbatas pada proyek-proyek berskala besar seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara, tetapi juga mencakup infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik, dan telekomunikasi.
"Pembangunan infrastruktur harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat dan wilayah, dari kota besar hingga pelosok desa. Untuk itu, inovasi dalam pembiayaan menjadi sangat krusial," tambahnya.
Pemerintah, kata Sri Mulyani, saat ini terus mengupayakan beragam alternatif pembiayaan yang melibatkan pihak swasta baik dalam bentuk investasi langsung maupun kemitraan strategis. Selain itu, berbagai instrumen pembiayaan seperti obligasi daerah, sukuk, dan dana investasi infrastruktur juga dioptimalkan untuk menjembatani kesenjangan pendanaan.
Sri Mulyani juga menyampaikan harapannya agar sektor swasta semakin aktif mengambil peran dalam pembangunan infrastruktur nasional. Ia menilai partisipasi sektor swasta tidak hanya akan mempercepat realisasi proyek, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Dengan tantangan pendanaan yang begitu besar, Sri Mulyani menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran yang cermat dan transparan agar setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi rakyat dan pembangunan bangsa.