Jakarta, 1 Mei 2025 – Lantunan yel-yel dan arakan massa memenuhi kawasan Jakarta Pusat sejak dini hari. Mereka datang bukan untuk sekadar merayakan Hari Buruh, melainkan membawa ragam seruan yang menuntut keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan hak pekerja. Berikut enam poin krusial yang disuarakan oleh ribuan buruh dalam unjuk rasa kali ini.
1. Upah Layak Sesuai Kebutuhan Hidup
Buruh menegaskan bahwa kebijakan upah minimum provinsi (UMP) belum memadai untuk menutup biaya pokok, terutama di kota besar seperti Jakarta. Di antara tuntutan, mereka meminta pemerintah menerapkan Upah Minimum yang berbasis kebutuhan hidup layak (KHL) yang komprehensif, meliputi biaya pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan.
“Kenaikan UMP 10% saja tidak cukup. Kita butuh formula yang transparan dan partisipatif, bukan sekadar angka di atas kertas,” ujar seorang perwakilan serikat pekerja di depan istana negara.
2. Jaminan Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Risiko kecelakaan dan penyakit akibat pekerjaan masih menghantui para buruh, terutama di sektor manufaktur dan konstruksi. Para demonstran menuntut BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan mengakomodasi layanan preventif dan rehabilitatif, serta mempercepat proses klaim hingga 30 hari kerja.
3. Kontrak Kerja Waktu Tertentu Dihapuskan
Sistem outsourcing dan kontrak jangka pendek menjadi sorotan karena menciptakan ketidakpastian dan mengikis hak-hak pekerja tetap. Mereka mendesak agar skema kontrak dibatasi maksimal satu tahun dan diberikan kesempatan tetap setelah kontrak habis.
4. Penghapusan Upah Borongan dan Sistem Gig Economy yang Tidak Manusiawi
Model upah borongan dan aplikasi gig economy dianggap mengeksploitasi tenaga kerja. Buruh menuntut revisi regulasi agar harga satuan pekerjaan adil, serta perusahaan aplikator harus menyediakan fasilitas jaminan sosial bagi setiap mitra.
5. Perlindungan Anak Buruh dan Kesejahteraan Keluarga
Tidak hanya soal pekerja itu sendiri, seruan juga mengangkat isu beban keluarga. Di antara poin yang disuarakan: cuti haid dan cuti ayah yang setara, tunjangan pendidikan bagi anak buruh, serta program subsidi pangan bagi keluarga berpenghasilan rendah.
6. Penyederhanaan Akses Pelatihan dan Sertifikasi Profesi
Untuk mengantisipasi pergeseran kebutuhan industri, buruh menuntut pemerintah membuka akses pelatihan vokasi gratis dan sertifikasi kompetensi tanpa biaya tersembunyi. Sinergi antara perusahaan dan lembaga pelatihan pun diharapkan dapat memudahkan transisi pekerja ke sektor yang lebih modern.
Suara dari Lapangan
Seorang buruh pabrik elektronik, Dina (28), mengaku telah bekerja selama lima tahun dengan gaji UMP. "Biaya kontrakan, sekolah anak, hingga transportasi (overtime) memakan sepertiga gaji. Kami butuh kepastian hidup yang lebih manusiawi," katanya.
Menggugat Keadilan, Merangkai Masa Depan
Dari spanduk bertuliskan "Upah Adil, Hidup Bahagia" hingga orasi lantang menolak sistem kerja yang timpang, satu pesan jelas: buruh menuntut pengakuan dan penghormatan atas peran mereka dalam roda ekonomi nasional. Perjuangan mereka hari ini dibuka seluas mungkin, dengan harapan arah kebijakan ketenagakerjaan semakin berpihak pada manusia.