Jakarta — Wakil Menteri Investasi, Nurul Ichwan, mengungkapkan tekad kuat pemerintah untuk melakukan reformasi besar-besaran dalam sistem perizinan usaha di Indonesia. Langkah ini diambil demi menciptakan iklim investasi yang lebih sehat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga mencapai target ambisius sebesar 8 persen.
Dalam forum diskusi di Jakarta pada Sabtu (6/7), Ichwan menekankan pentingnya pembenahan sistem perizinan yang selama ini kerap menjadi sorotan dunia usaha. Menurutnya, sistem yang rumit dan tidak konsisten menjadi penghambat utama masuknya investasi baru ke dalam negeri.
"Kita tidak bisa berharap ekonomi tumbuh tinggi kalau perizinan saja masih membingungkan dan lambat. Ini yang akan kami evaluasi dan benahi secara menyeluruh," tegasnya.
Ichwan menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkualitas membutuhkan fondasi regulasi yang solid, efisien, dan berpihak kepada pelaku usaha. Ia mengatakan, perbaikan sistem perizinan akan menyasar berbagai lini, termasuk digitalisasi proses, integrasi antarlembaga, hingga penertiban oknum yang memanfaatkan birokrasi untuk kepentingan pribadi.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa reformasi ini bukan hanya demi memudahkan investor asing, tetapi juga sangat penting bagi pelaku usaha dalam negeri, khususnya UMKM yang selama ini kerap kesulitan mengakses legalitas dan dukungan pemerintah.
Pemerintah, lanjutnya, juga berupaya menjaga stabilitas politik dan kebijakan agar iklim usaha di Indonesia semakin menarik. "Kita butuh ekosistem yang memberikan kepastian. Investor tidak suka ketidakpastian, mereka butuh aturan yang jelas dan konsisten," ujar Ichwan.
"Kalau semua elemen bisa berkoordinasi, saya yakin kita bisa mengejar pertumbuhan ekonomi sampai 8 persen. Tapi butuh komitmen bersama," pungkasnya.
Reformasi perizinan ini dipandang sebagai langkah krusial di tengah perlambatan ekonomi global dan dinamika geopolitik yang menantang. Dengan memperbaiki akar permasalahan domestik, Indonesia berpeluang besar untuk bangkit sebagai salah satu kekuatan ekonomi utama di kawasan Asia Tenggara.