Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara mengenai keputusan pemerintah untuk tidak menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun ini. Banyak pihak sebelumnya menduga bahwa IKN akan menjadi lokasi utama upacara sebagai simbol peralihan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Namun kenyataannya, rencana tersebut belum terealisasi pada tahun ini.
Dalam keterangan resminya di Istana Negara, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan berbagai aspek teknis dan kesiapan infrastruktur. Meski pembangunan IKN terus menunjukkan progres, namun ia menekankan bahwa upacara sebesar dan sepenting HUT RI harus digelar di tempat yang sudah benar-benar siap secara fisik dan logistik.
"Pembangunan IKN berjalan dengan baik. Namun untuk penyelenggaraan upacara kenegaraan sebesar HUT RI, tentu butuh kesiapan lebih, baik dari sisi lokasi, fasilitas, maupun pengamanan. Tahun ini, kita masih fokus pada pembangunan utama," ujar Jokowi.
Sebagai gantinya, upacara HUT RI ke-80 akan tetap dilaksanakan di Jakarta. Istana Merdeka akan menjadi pusat kegiatan utama, dengan berbagai acara tambahan yang akan digelar di berbagai daerah di seluruh Indonesia sebagai bentuk semangat persatuan dan perayaan nasional.
Jokowi juga menegaskan bahwa keputusan ini bukan berarti proyek IKN mengalami hambatan serius. Ia meminta publik untuk tidak berspekulasi negatif terhadap progres pembangunan ibu kota baru tersebut. Menurutnya, perencanaan yang matang dan kesiapan total adalah kunci keberhasilan IKN sebagai pusat pemerintahan baru.
"Tidak ada masalah. Justru ini menunjukkan kita ingin semuanya sempurna. Saya tidak ingin terburu-buru hanya demi seremonial, tapi mengabaikan kesiapan lapangan. Ketika waktunya tepat, upacara besar seperti ini akan kita gelar di IKN," jelas Presiden.
Sebelumnya, pemerintah sempat menyampaikan bahwa peringatan HUT RI tahun ini akan digelar secara hibrida, sebagian di Jakarta dan sebagian di IKN. Namun perkembangan terbaru ini menunjukkan bahwa hanya Jakarta yang akan menjadi pusat upacara kenegaraan.
Banyak masyarakat yang awalnya menaruh harapan besar agar perayaan HUT RI bisa menjadi momentum peresmian IKN secara simbolis. Meski begitu, keputusan pemerintah ini dinilai rasional oleh sejumlah pengamat tata kota dan pembangunan nasional.
"Kalau belum siap, lebih baik jangan dipaksakan. Ini bukan hanya soal upacara, tapi citra dan kesiapan jangka panjang," kata seorang analis kebijakan publik.
Dengan demikian, walau IKN belum menjadi lokasi upacara tahun ini, harapan untuk melihat pusat pemerintahan baru menjadi tuan rumah HUT RI masih tetap terbuka di masa mendatang. Presiden menegaskan bahwa semangat membangun IKN tetap menyala, dan semua pihak diajak untuk bersama-sama mengawal serta mendukung prosesnya hingga tuntas.