Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara terkait isu yang kembali mencuat soal keaslian ijazah yang dimilikinya. Dalam pernyataannya, Jokowi menegaskan bahwa ia mempersilakan aparat kepolisian untuk melakukan pemeriksaan forensik digital guna memastikan validitas dokumen pendidikan tersebut. Sikap terbuka ini diambil untuk mengakhiri spekulasi liar yang selama ini beredar di ruang publik.
"Silakan saja kalau memang ingin diperiksa secara forensik digital, saya terbuka," ujar Jokowi di Istana Kepresidenan, menanggapi pertanyaan awak media terkait permintaan uji forensik atas ijazahnya. Menurutnya, langkah tersebut penting sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, serta sebagai bukti bahwa ia tidak memiliki apa pun yang disembunyikan dari publik.
Isu mengenai keaslian ijazah Presiden Jokowi sudah berulang kali mencuat sejak masa kampanye hingga kini menjelang akhir masa jabatannya. Beberapa pihak yang meragukan keaslian dokumen tersebut telah mencoba membawa kasus ini ke ranah hukum, meskipun hingga kini tidak pernah terbukti adanya pelanggaran atau pemalsuan.
Menyikapi perkembangan terbaru ini, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan siap menjalankan tugasnya apabila diminta melakukan uji forensik digital terhadap dokumen yang dimaksud. Pemeriksaan forensik digital sendiri mencakup berbagai teknik analisis, seperti pemeriksaan metadata, struktur digital dokumen, hingga histori digitalisasi yang memungkinkan pelacakan sumber asli dari dokumen tersebut.
Langkah Presiden Jokowi ini dipandang sebagai bentuk komitmen terhadap keterbukaan informasi publik. Banyak pengamat menilai bahwa keputusan membuka diri terhadap penyelidikan forensik menunjukkan keberanian seorang pemimpin dalam menghadapi fitnah dan hoaks yang bisa merusak kredibilitas.
"Ini adalah contoh yang baik bagaimana pemimpin harus merespons isu dengan tenang dan terbuka. Bukannya menghindar, justru menghadapi secara langsung," ujar seorang pengamat politik dari Universitas Indonesia.
Selain itu, Istana juga menyebutkan bahwa semua dokumen yang dimiliki Presiden, termasuk ijazah, telah diverifikasi oleh instansi terkait seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta lembaga pendidikan tempat Jokowi menempuh pendidikan. Data administratif pun telah tersedia di berbagai arsip negara yang bisa ditelusuri kapan saja sesuai prosedur hukum.
Langkah ini diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi publik agar tidak mudah termakan isu atau informasi yang tidak berdasar. Terlebih di era digital saat ini, penyebaran kabar bohong (hoaks) sangat cepat dan bisa berdampak besar terhadap stabilitas politik maupun kepercayaan publik.
Sementara itu, sejumlah pihak yang selama ini menggulirkan isu tersebut belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan Presiden. Masyarakat pun kini menanti langkah konkret dari pihak berwenang untuk menuntaskan polemik ini secara transparan dan objektif.
Publik menantikan agar kasus ini dapat segera ditutup dengan tuntas dan memberikan ketenangan di tengah berbagai dinamika politik menjelang tahun politik yang semakin dekat.