Krisis Politik Korea Selatan: Presiden Yoon Suk Yeol Dimakzulkan, Pemerintahan Tetap Stabil

             

Korea Selatan tengah diguncang oleh krisis politik besar setelah Presiden Yoon Suk Yeol resmi dimakzulkan. Meski pemakzulan ini menjadi sorotan dunia dan memicu perdebatan hangat di dalam negeri, jalannya roda pemerintahan dipastikan tetap berjalan normal dan stabil. Sejumlah pejabat tinggi dan instansi negara memastikan tidak ada kekosongan kekuasaan yang akan memengaruhi kestabilan negara.

Pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol diumumkan secara resmi oleh parlemen Korea Selatan setelah serangkaian penyelidikan dan perdebatan yang berlangsung intens selama beberapa bulan terakhir. Dalam putusan yang disahkan oleh mayoritas anggota parlemen, Yoon dinyatakan melanggar konstitusi dan sejumlah peraturan negara yang mengatur etika serta penyalahgunaan kekuasaan. Keputusan ini menjadi salah satu pemakzulan paling bersejarah dalam sejarah demokrasi Korea Selatan.

Meskipun demikian, pemerintahan Korea Selatan tetap menunjukkan tanda-tanda ketahanan institusional. Wakil Perdana Menteri bidang Administrasi Publik dan Keamanan, Lee Sang-min, menyampaikan bahwa seluruh kementerian dan lembaga tetap beroperasi sesuai tugas dan fungsinya. “Pemerintah tetap berkomitmen menjalankan pelayanan publik tanpa hambatan,” ujarnya dalam konferensi pers khusus.

Sebagai bentuk pengganti sementara, Perdana Menteri Han Duck-soo kini mengambil alih sebagian tanggung jawab eksekutif sembari menunggu putusan akhir dari Mahkamah Konstitusi terkait validitas pemakzulan ini. Mahkamah akan memiliki waktu maksimal 180 hari untuk mengkaji keputusan tersebut dan menentukan apakah pemakzulan akan diberlakukan secara permanen.

Tanggapan masyarakat pun terbagi. Sebagian mendukung langkah parlemen sebagai bentuk koreksi terhadap kekuasaan yang dinilai menyimpang. Namun tidak sedikit juga yang mengecam tindakan ini sebagai langkah politik yang berisiko mengganggu stabilitas nasional.

Sementara itu, pasar keuangan Korea Selatan menunjukkan ketahanan meski ada gejolak politik. Won Korea dan indeks saham utama sempat mengalami fluktuasi ringan namun segera stabil setelah ada jaminan dari otoritas keuangan bahwa situasi tetap terkendali.

Beberapa analis menilai bahwa kondisi ini menunjukkan kematangan demokrasi Korea Selatan. “Pemakzulan seorang presiden memang mengejutkan, tetapi yang penting adalah bagaimana sistem tetap bekerja secara konstitusional. Ini menunjukkan kekuatan lembaga-lembaga demokrasi di negara ini,” kata analis politik dari Seoul National University.

Kasus ini juga menarik perhatian dunia internasional. Sejumlah negara mitra Korea Selatan menyampaikan pernyataan resmi yang mendukung stabilitas dan penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berlangsung. Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara Uni Eropa menyatakan harapan agar transisi kekuasaan, jika terjadi, berlangsung damai dan sesuai prinsip demokrasi.

Pemakzulan Yoon Suk Yeol bukan hanya peristiwa politik, tetapi juga menjadi momentum penting bagi bangsa Korea Selatan dalam menguji kekuatan konstitusi dan mekanisme check and balance. Semua mata kini tertuju pada Mahkamah Konstitusi yang menjadi penentu akhir nasib politik sang presiden dan arah masa depan pemerintahan negeri Ginseng tersebut.