Program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu janji unggulan Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan tajam publik. Kali ini, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengangkat kekhawatiran soal potensi konflik kepentingan terkait dengan pihak-pihak yang disebut memiliki kedekatan dengan Prabowo dan kemungkinan akan terlibat dalam pelaksanaan program tersebut.
ICW menyebutkan bahwa terdapat indikasi keterlibatan keluarga dan kolega Prabowo dalam proyek raksasa ini. Hal ini dinilai berisiko menimbulkan konflik kepentingan yang dapat mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
Peneliti ICW, Lalola Easter, menilai bahwa pemerintah mendatang harus sangat hati-hati dalam menyusun dan mengeksekusi program makan bergizi gratis. Apabila orang-orang terdekat Prabowo ikut andil dalam proses pengadaan maupun distribusi program, maka transparansi anggaran serta mekanisme pengawasan menjadi krusial agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.
"Keterlibatan pihak-pihak yang memiliki relasi dengan elite pemerintahan perlu diawasi secara ketat. Jika tidak, potensi korupsi dan praktik oligarki akan semakin mengakar," ujar Lalola dalam pernyataannya.
Isu ini mencuat usai beredarnya informasi bahwa beberapa sosok yang dekat dengan Prabowo, termasuk dari kalangan keluarga, disebut-sebut memiliki peluang untuk terlibat dalam rantai logistik atau pasokan bahan makanan dalam program makan bergizi gratis. Hal tersebut menimbulkan kecurigaan bahwa proyek sosial ini bisa dijadikan ladang bisnis untuk kalangan tertentu.
Sebelumnya, Prabowo dalam kampanyenya berulang kali menegaskan komitmennya terhadap pemenuhan gizi anak-anak Indonesia melalui pemberian makan siang gratis di sekolah. Program ini diyakini akan membutuhkan anggaran besar dan infrastruktur logistik yang luas, sehingga pelaksanaannya tentu akan melibatkan banyak pihak swasta dan pemerintah daerah.
Namun, ICW menegaskan bahwa keterbukaan dalam proses pemilihan mitra kerja, pengadaan bahan makanan, dan distribusi logistik sangat penting untuk menjamin kredibilitas program. Mereka menyerukan agar lembaga independen diberi ruang untuk turut memantau proses perencanaan dan pelaksanaan secara menyeluruh.
"Tanpa pengawasan yang kuat dan partisipasi publik, program sebesar ini rentan diselewengkan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Padahal, tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup generasi mendatang," tegas Lalola.
Dengan anggaran triliunan rupiah dan cakupan nasional, program makan bergizi gratis akan menjadi ujian nyata bagi kepemimpinan Prabowo. Apakah ia mampu menunaikan janji kampanyenya tanpa terjebak pada praktik lama yang berpihak pada segelintir elite? Atau justru program ini akan menjadi contoh baru bagaimana kekuasaan dan kepentingan pribadi kembali berpadu?
Publik tentu menanti bukti nyata bahwa perubahan bukan sekadar slogan, tapi hadir dalam bentuk kebijakan yang berpihak pada rakyat banyak, bukan keluarga dan kerabat sendiri.