Efek Pemangkasan Anggaran: Strategi Jokowi vs. Prabowo dan Dampaknya ke Ekonomi

Kebijakan pemangkasan anggaran dalam pemerintahan selalu menjadi isu strategis yang berdampak luas terhadap berbagai sektor. Dua presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto, menerapkan pendekatan berbeda dalam mengelola pemotongan belanja negara, yang menghasilkan konsekuensi masing-masing bagi ekonomi dan dunia usaha.

Pemangkasan Anggaran di Era Jokowi

Selama kepemimpinannya, Jokowi menerapkan kebijakan pemangkasan anggaran dengan tetap mempertahankan pendanaan untuk proyek-proyek prioritas. Strategi ini bertujuan menjaga stabilitas fiskal tanpa menghambat pembangunan infrastruktur maupun program sosial. Dengan pendekatan ini, sektor layanan publik dan infrastruktur tetap mendapatkan alokasi dana yang cukup, sementara penghematan dilakukan di bidang yang dinilai kurang mendesak.

Pemangkasan Anggaran di Era Prabowo

Silahkan tunggu dalam 30 detik.

Download Timer

Sebaliknya, Presiden Prabowo Subianto menerapkan kebijakan pemotongan anggaran yang lebih besar, mencapai Rp306,69 triliun melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Pemangkasan ini mencakup berbagai sektor, termasuk perjalanan dinas pegawai negeri, pembangunan infrastruktur, dan program lain yang dianggap tidak mendesak. Salah satu alasan utama dari kebijakan ini adalah untuk mengalokasikan lebih banyak dana bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang anggarannya dinaikkan menjadi Rp171 triliun pada 2025.

Namun, kebijakan ini menuai reaksi dari kalangan pengusaha. Pemangkasan biaya perjalanan dinas dikhawatirkan akan menekan sektor perhotelan, restoran, transportasi, dan jasa lainnya yang selama ini bergantung pada mobilitas pegawai pemerintah. Selain itu, keputusan ini juga menyebabkan penundaan pembangunan 21 proyek infrastruktur di berbagai bidang, termasuk konektivitas, sumber daya air, dan kawasan permukiman, yang berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Kesimpulan

Kedua pemerintahan memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan efisiensi fiskal, namun dengan pendekatan berbeda. Jika di era Jokowi penghematan dilakukan tanpa mengorbankan proyek strategis, maka di bawah Prabowo, pemotongan anggaran dilakukan secara lebih luas untuk mendukung program prioritas tertentu. Dampak dari kebijakan ini masih menjadi perdebatan, terutama terkait efeknya terhadap sektor ekonomi yang terdampak langsung.