Di tengah upaya pemerintah melakukan efisiensi besar-besaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025, terdapat satu pos anggaran yang tetap utuh tanpa pemotongan: anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mencapai Rp66 triliun. Keputusan ini menimbulkan berbagai pertanyaan di tengah kondisi ekonomi yang menuntut efisiensi di banyak sektor.
Gelombang Efisiensi Nasional
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menginstruksikan adanya pemangkasan besar dalam APBN 2025, yang mencapai Rp306,69 triliun. Efisiensi ini mencakup pengurangan anggaran untuk berbagai kementerian dan lembaga negara, dengan tujuan utama untuk mengalokasikan dana bagi program-program prioritas, seperti program makan siang gratis, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pembayaran utang negara yang jatuh tempo.
Beberapa kementerian terkena dampak pemangkasan anggaran secara signifikan. Misalnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengalami pemotongan anggaran hingga 52,5 persen. Dampak dari pemotongan ini terlihat nyata dalam berbagai aspek operasional kementerian, termasuk pengurangan fasilitas dan efisiensi dalam penggunaan energi di lingkungan kantor pemerintahan.
Namun, di tengah kebijakan pemotongan anggaran yang luas ini, DPR tetap mempertahankan anggarannya di angka Rp66 triliun tanpa pemangkasan sedikit pun.
Mengapa Anggaran DPR Tak Dipotong?
Keputusan untuk tetap mempertahankan anggaran DPR ini menimbulkan reaksi beragam. Sejumlah pihak menilai bahwa di saat banyak kementerian dan lembaga harus berhemat, DPR seharusnya juga ikut berkontribusi dalam efisiensi keuangan negara.
DPR sendiri beralasan bahwa anggaran sebesar Rp66 triliun tetap diperlukan untuk menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, serta representasi rakyat. Mereka mengklaim bahwa alokasi anggaran tersebut sudah dirancang sesuai kebutuhan dan tak ada ruang untuk pemangkasan lebih lanjut tanpa mengganggu tugas utama lembaga legislatif.
Namun, alasan tersebut belum sepenuhnya diterima oleh publik. Pasalnya, beberapa pos anggaran DPR dinilai kurang relevan dengan kondisi negara yang sedang melakukan penghematan besar-besaran. Salah satu yang menjadi sorotan adalah rencana pemberian tunjangan perumahan bagi anggota DPR periode 2024-2029, yang dianggap sebagai pengeluaran tidak efisien dan membebani keuangan negara.
Tanggapan Masyarakat dan Pengamat
Tak sedikit masyarakat dan pengamat ekonomi yang mengkritisi kebijakan ini. Banyak yang mempertanyakan mengapa lembaga legislatif tidak turut serta dalam gerakan penghematan anggaran yang sedang dilakukan secara nasional. Beberapa pakar menilai bahwa pemangkasan anggaran DPR bisa menjadi contoh nyata bagi lembaga lain untuk turut berkontribusi dalam efisiensi fiskal negara.
Menurut para pengamat, jika anggaran DPR ikut dipangkas, dana yang dihemat bisa dialokasikan untuk sektor yang lebih mendesak, seperti pendidikan, kesehatan, atau pembangunan infrastruktur. Mereka juga menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran DPR agar publik bisa menilai apakah benar seluruh dana yang dialokasikan digunakan secara optimal.
Silahkan tunggu dalam 30 detik.
Download Timer
Dampak Terhadap Kepercayaan Publik
Keputusan untuk tidak memangkas anggaran DPR bisa berdampak pada citra lembaga legislatif di mata masyarakat. Di tengah tuntutan efisiensi, transparansi dalam pengelolaan anggaran menjadi aspek krusial yang harus diperhatikan. Jika DPR tidak bisa memberikan penjelasan yang jelas dan masuk akal terkait anggaran besar yang mereka pertahankan, bukan tidak mungkin kepercayaan publik terhadap institusi ini akan semakin menurun.
Selain itu, dengan berkembangnya media sosial dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu-isu keuangan negara, DPR berada dalam sorotan yang semakin tajam. Jika anggaran mereka tidak dikelola dengan baik, kritik dari berbagai lapisan masyarakat bisa semakin deras dan berujung pada tuntutan reformasi anggaran secara menyeluruh.
Kesimpulan
Di tengah pemangkasan anggaran besar-besaran yang dilakukan pemerintah, anggaran DPR yang tetap di angka Rp66 triliun tanpa pemotongan menimbulkan banyak pertanyaan dan kritik. Meskipun DPR beralasan bahwa dana tersebut dibutuhkan untuk menjalankan fungsi mereka, banyak pihak yang menilai seharusnya lembaga ini juga ikut berkontribusi dalam upaya efisiensi anggaran negara.
Ke depan, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran DPR menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Jika tidak, kritik dan tuntutan untuk melakukan reformasi anggaran legislatif bisa semakin menguat.